Merancang Indonesia Melalui Anggaran yang Pro Rakyat


Pengantar
Bangsa Indonesia telah merdeka hampir 65 tahun. Para pendiri bangsa ini tentu mempunyai tujuan, harapan dan visi yang ingin dicapai seperti yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Banyak strategi yang harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Lewat berbagai macam sektor yang ada; sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan lainnya. Harus ada sebuah sinergitas antara sistem yang berjalan, karena sistem yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Misalnya saja, suhu politik di negeri ini yang kian memanas akan mempengaruhi stabilitas perekonomian negeri ini, seperti zaman reformasi dulu.
Dalam bidang perekonomian, merancang Indonesia menjadi lebih baik bisa dilakukan melalui perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan mengetahui APBN yang dirancang maka kita akan mengetahui alokasi anggaran tiap sektornya. Ini untuk membantu merancang strategi-strategi pembangunan negeri ini, karena dana merupakan faktor utama pendukung berjalannya program-program tersebut. Besarnya pengalokasian dana tiap-tiap bidang, bisa menjadi sebuah indikator prioritas pembangunan dari pemerintahan yang sedang berjalan dan bisa mengindikasikan apakah anggaran tersebut pro rakyat atau tidak?

APBN/APBD
APBN merupakan cermin utama kegiatan ekonomi bangsa dan pembangunan ekonomi yang berusaha mewujudkan “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat antara lain melalui pemerataan pembangunan sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dirancangnya APBN seharusnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. APBN yang disusun benar-benra harus pro rakyat, karena penyusunan APBN akan berimbas kepada kebijakan-kebijakan pada setiap sektor.
Diharapkan dengan pemetaan APBN yang tepat dan pro rakyat dapat menanggulangi berbagai permasalah yang terjadi di Indonesia khususnya sektor ekonomi dan lebih rijit lagi pada permasalahan kemiskinan. Dengan ketepatan pemetaan APBN, maka semua sektor yang potensial di negeri ini akan teroptimalkan sehingga perlahan permasalahan di negeri ini dapat teratasi.
APBN mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta. Fungsi distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dalam penerimaan anggaran dapat dikurangi. Fungsi stabilisasi adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharaanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Musgrave & Musgrave, 1989, 5-18)
Seandainya fungsi-fungsi itu dapat benar-benar berjalan dengan baik maka sarana dan prasarana yang digunakan demi kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Bukan tidak mungkin, semua permasalahan Indonesia terutama permasalahan ekonomi dapat teratasi.

Merancang Indonesia melalui Anggaran pro Rakyat
Untuk menuju Indonesia yang sejahtera dan makmur maka dibutuhkan suatu strategi perencanaan yang baik, termasuk merencanakannya dalam APBN ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melihat dari fungsi-fungsi yang tersebut, dalam realitasnya banyak sekali yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat. Anggaran-anggaran selama ini lebih mementingkan pengalokasian pada pos-pos birokrasi. Yang didahulukan adalah biaya-biaya operasional dari birokrat, gaji pegawai negeri, tunjangan-tunjangan dan lain-lain. Setelah itu baru dialokasikan untuk biaya-biaya infrastruktur publik. Baru-baru ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinaikkan gajinya kemudain diganti mobil dinasnya dengan yang lebih mewah. Alasannya adalah untuk menujang kinerja mereka, agar mereka bisa menghasilkan kebijakan-kebikan terbaik yang dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Ironis sekali, mereka yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat justru mereka menyejahterakan dirinya terlebih dahulu. Mereka belum menunjukan kinerja mereka, tetapi langsung meminta kenaikan gaji. Mereka dipilih rakyat untuk mewakili kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan justeru memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dan golongannya.
Merancang APBN/APBD sama dengan merancang Indonesia setahun ke depan. Karena dari rancangan APBN/APBD itu akan dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung. Rancangan APBN/APBD yang efektif, ditandai dengan sejauh mana APBN sesuai dengan kepentingan rakyat.
Tugas kita sekarang adalah memonitor penyusunan sampai pelaksanaan anggaran tersebut di lembaga-lembaga perwakilan. Sejauh mana pemerintah merancang kesejahteraan Indonesia, jika mereka merancang anggaran yang tidak pro rakyat bisa dipastikan kesejahteraan bangsa ini hanya bisa dirasakan orang-orang elit. APBN/APBD yang pro rakyat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pula, sehingga Indonesia yang makmur dan sejahtera dapat terwujud. Tetapi harus didukung juga oleh sumber daya manusia yang berkompeten, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s