ANTARA MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DIPERDEBATKAN


Aku (hanya) mahasiswa
Sudah hampir dua tahun saya menyandang gelar mahasiswa. Itupun kalau mahasiswa bisa disebut sebagai gelar. Karena saya berpikir gelar mahasiswa itu di mata masyarakat lebih prestice ketimbang dengan gelar sarjana tapi menganggur. Bukan berarti saya ingin menjadi mahasiswa abadi, aku termasuk yang mentargetkan untuk lulus tepat waktu. Saya menyimpulkan begitu karena tidak jarang masyarakat menaruh harapan besar kepada mahasiswa. Pengalaman saya sepulang aksi menuntut pemerintahan Banyumas pro rakyat,lupa tanggalnya,ketika beli es campur.
Pedagangnya berkata “Mbak, bupati sekarang yang orang asli sini kok malah bikin
kita susah”. Ibu itu merasa susah, karena di pemerintahan bupati sekarang, yang
punya jargon “membangun dengan investasi”. Para pedagang di alun-alun dilarang
untuk berjualan di siang hari dengan alasan merusak keindahan, padahal oleh
bupati sebelumnya diperbolehkan. Aneh juga ya, kenapa Ibu pedagang itu curhatnya
ke kita, mahasiswa, bukan ke orang-orang yang duduk di DPR sana atau minimal
orang-orang yang sudah memiliki gelar sarjana. “Mbak, perjuangin ya…”lanjut
pedagang itu. Subhanallah,saat itu aku merasa pilihanku benar. Pilihan menjadi
mahasiswa. Saya jadi menemukan salah satu peran sebagai mahasiswa
:memperjuangkan hak-hak rakyat.
Saat ini, saat menjadi mahasiswa akan menjadi masa yang tak terlupakan. Untuk
itu, saya ingin sekali memanfaatkan masa ini dengan sebaik-baiknya. Mencari
ilmu, teman dan pengalaman yang banyak. Tak akan saya sia-siakan masa ini, masa
yang hanya sebentar ini. Saya menargetkan empat tahun. Di Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Jenderal Soedirman (UNSOED), saya memilih berproses. Saya memilih BEM karena
saya pikir, ini adalah tempat yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa.
Eksekutif, pemerintahan mahasiswa. Saya dan teman-teman BEM lainnya aksi
menuntut pemerintah yang pro rakyat, ketika di kampus kami yang dikritik oleh
teman-teman mahasiswa lainnya. Alhamdulillah, saya jadi tahu rasanya mengkritik
dan dikritik. Di BEM FISIP UNSOED, saya mendapat amanah sebagai Menteri Ekonomi
dan Keuangan. Berat. Karena uang adalah hal yang sangat sensitif. Apalagi aku
angkatan 2007 yang baru pertama kali masuk BEM, dan langsung ditunjuk menjadi
menteri.
Tugas Departemen Ekonomi dan Keuangan adalah mengelola dan mendistribusikan dana
yang diberikan fakultas untuk kegiatan kemahasiswaan serta menjalankan fungsi
usaha dana untuk menambah kas BEM dengan cara yang halal. Fakultas memberikan
kepercayaan kepada BEM untuk mendistribusikan anggaran untuk mahasiswa. 65 juta,
dalam satu periode kepengurusan BEM. Terlihat banyak tapi jika dibandingkan
dengan jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu 11 dan Himpunan Mahasiswa Jurusan
(HMJ) yang jumlahnya tiga, belum BEM sendiri, Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM).
Karena sekarang FISIP UNSOED merger dengan ilmu budaya sehingga ada jurusan ilmu
budaya, disana ada Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM), UKM ada 12 dan Himpunan
Mahasiswa Program Studi (HMPS) jumlahnya dua. Sehingga total lembaga
kemahasiswaan yang harus didanai ada 31. kalau di bagi rata 65 juta dibagi 31,
setiap lembaga kemahasiswaan mendapat dua juta per tahun. Sangat minim sekali,
padahal banyak kegiatan yang akan dilaksanakan. Merger menjadi salah satu
kendala dalam pendistribusian anggaran.Dana itu berasal dari dana DIPA yang
dialokasikan hanya 7% dari keseluruhan. Pendistribusian dana tersebut dilakukan
melalui rapat anggaran yang dilaksanakan empat kali selama satu periode
kepengurusan. Karena aku di Departemen Ekonomi dan Keuangan, jadi lebih konsen
dengan pengelolaan uang dan pencarian dana tapi itu tidak membuat saya out off
date dengan permasalahan kampus lainnya.
Karena Pendidikan, Karena Ekonomi
Kebanyakan orientasi pendidikan masyarakat Indonesia bermuara pada kesejahteraan
ekonomi. Tidak salah memang. Tapi menurutku itu salah satu faktor yang membuat
mahasiswa menjadi apatis terhadap permasalahan disekitarnya. Egois hanya
memikirkan diri sendiri,yang penting cepat lulus kemudian bekerja. Apalagi orang
tua yang mengharapkan kita seperti itu. Secara tidak langsung kita telah
berpikir kapitalis. Menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan
lingkungan sekitar kita. Dan kemudian setelah mendapatkan ijazah sarjana nanti
kita akan menjadi skrub-skrub kapitalis? Yang akan menambah kencang gerak
kapitalis di negeri ini.
Mahasiswa adalah kaum intelektual. Bukan hanya saya yang berpendapat seperti ini
tapi banyak orang. Contohnya saja waktu ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Banyumas, saat ada tugas kelompok Komunikasi Politik. Saya dan kawan-kawan
mengambil tema sosialisasi pemilu untuk kalangan mahasiswa. Alasan mengambil
tema itu adalah karena saya merasa kawan-kawan mahasiswa belum sepenuhnya tahu
tentang pemilu kali ini, mulai dari jadwal, jumlah parpol sampai mekanisme
pemilu. Ini sebagai bukti keapatisan mahasiswa bahkan sampai tataran
perpolitikan. Ketika saya bertanya sejauh mana sosialisasi pemilu ke mahasiswa.
Beliau menjawab ” mahasiswa tidak menjadi sasaran sosialisasi kami, karena
mereka dianggap sebagai kaum intelektual yang justru diharapkan dapat membantu
proses sosialisasi pemilu ke masyarakat”. Mereka, KPUD Banyumas, dan mungkin
masih banyak orang lainnya yang menganggap mahasiswa adalah kaum intelektual.
Dan sayangnya yang dianggap intelektual itu, tidak merasa dirinya intelektual.
Tak banyak masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan
tinggi. Terlebih disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tanggal 17
Desember 2008 lalu. Pendidikan semakin mahal, semakin tak terjangkau. Pro kontra
mewarnai pengesahan UU BHP itu. Tapi menurut saya tetap saja pendidikan terkesan
menjadi komersil.
Di kampus saya, UNSOED Purwokerto, memang dana Persatuan Orang Tua Mahasiswa
(POM) sudah dihapuskan. Tapi muncul bentuk baru dari POM, hanya samanya saja
yang berbeda yaitu Bantuan Operasional Pendidikan dan Pembangunan (BOPP). Saya
pikir malah lebih parah ketimbang POM. Saat melihat buku panduan pendaftaran,
kebetulan di UNSOED sudah melaksanakan Ujian Mandiri Gelombang I pada Minggu, 29
Maret 2009, keterangan untuk K-25 tentang BOPP tertulis ” Hitamkan level BOPP
yang anda pilih sesuai kesanggupan orang tua/wali pada kolom yang tersedia.
Apabila Anda mengisi BOPP lebih dari level 4 maka isikan pada K-26 (BOPP
lainnya) sesuai dengan kesanggupan Anda, BOPP diperhitungkan dalam proses
penerimaan”. Sedangkan keterangan untuk K-26 tentang BOPP lainnya tertulis ”
Isikan dan hitamkan besaran BOPP pada kolom yang tersedia (pilihan 1 dan pilihan
2) apabila besaran yang disanggupi lebih besar dari level IV dalam jutaan rupiah
“. Kisaran BOPP (dalam rupiah) kelompok IPA adalah 2,5 juta sampai 180 juta,
sedangkan kelompok IPS adalah 2,5 juta sampai 30 juta. Di BOPP lainnya, tertulis
200 juta dan 250 juta.
Disana tertulis BOPP diperhitungkan dalam proses penerimaan,dan kemudian yang
menjadi pertanyaan saya adalah seberapa besarkah pengaruh BOPP dalam proses
penerimaan? Bukankah ada tes tertulis dan tes psikotes? Apakah kedua tes itu
hanya formalitas saja? Dan yang lebih diperhitungkan adalah BOPP. Sayang, tidak
ada penjelasan lebih lanjut tentang itu. Apakah nanti calon mahasiswa yang
mengisi BOPP lainnya yaitu 250 juta pasti akan masuk padahal nilai akademisnya
sangat buruk? Kalau seperti itu terbukti pendidikan sekarang sudah tidak pro
rakyat lagi. Rakyat kecil sulit mengaksesnya. Pendidikan menjadi komoditas yang
diperdagangkan, siapa yang bisa bayar lebih mahal ia yang bisa sekolah.
Pendidikan menjadi komersial.
Fakta ini mungkin hanya sekelumit yang saya tahu dari dunia pendidikan, belum
lagi permasalahan murid-murid sekolah mulai dari dasar sampai atas dan
permasalahan di kampus lain.
Mulai melangkah untuk masa depan yang lebih baik
Kita, mahasiswa, berjuang untuk pendidikan yang lebih baik. Lakukan apa yang
bisa kita lauan sekarang. Walaupun nanti sampai gelar sarjana telah disandang
perjuangan itu belum usai. Minimal kita telah berusaha berkontribusi unruk
pendidikan bangsa yang lebih baik.
Biaya pendidikan yang terus diperdebatkan. Menjadi semakin mahal. Padahal banyak
juga masyarakat yang berhak untuk mengenyam pendidikan. Semakin doiperdebatkan
semakin mahal. Lalu, bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat ,yang bisa
jadi secara tidak langsung membiayai sekolah kita, dari pajak-pajak yang mereka
bayar.
Aksi untuk menuntut biaya pendidikan yang pro rakyat tentu saja tetap
dijalankan. Saya berpikir kalau saja kita, mahasiswa, ingin menjadi kakak asuh-
bisa tidak sendirian misalnya berkelompok tiga sampai lima orang- untuk satu
orang saja siswa Sekolah Dasar tentu akan membantu mekipun hanya sedikit. Yang
penting kita punya langkakh konkret untuk membantu. Lebih baik lagi jika ada
dosen turut membantu. Apalagi kalau pejabat-pejabat daerah seperti para Anggota
DPRD sampai Bupatinya. melakukan hal yang sama. Bisa jadi tidak akan ada anak
yang tidak bisa sekolah karena alasan Ekonomi. Untuk melangkah jauh kita harus
melangkah satu langkah dulu. Untuk hkerja yang besar kita harus melakukan kerja
kecil dulu. Harus optimis meskipun sangat terlihat idealis.
Titik tengah antara idelisme yang tidak realistis dengan realisme yang terlalu
pragmatis adalah optimisme (Anis Matta, Mencari Pahlawan Indonesia, hal 22)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s